Prabowo Bahasa

Kepresidenan (2024–sekarang)

Prabowo Subianto memenangkan Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 dengan 58,59% suara melawan dua lawannya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Pada 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto dilantikan sebagai presiden Indonesia. Pada usia 73 tahun, tiga hari pada hari pelantikan, Prabowo menjadi orang tertua yang menjadi presiden Indonesia, sedangkan pasangannya, Gibran, menjadi orang termuda yang menjabat wakil presiden Indonesia pada usia 37 tahun, 19 hari. Dalam pidato pengukuhannya, Prabowo berjanji untuk mengatasi tantangan internal seperti korupsi yang meluas, yang terus menghambat pembangunan negara. Selain itu, ia menyatakan berminat untuk meningkatkan swasembada Indonesia, dengan fokus pada reformasi ekonomi dan penguatan industri nasional.[208]

Pemerintahan dan kabinet

Susunan Kabinet Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka (atas) dan pembekalan Kabinet Merah Putih di Akmil, Magelang (bawah)

Pada tanggal 20 Oktober malam hari, Prabowo mengumumkan kabinet menteri terbesar di Indonesia sejak Kabinet Dwikora II yang dipimpin oleh Presiden Soekarno pada tahun 1966, yang terdiri dari 103 anggota termasuk 48 menteri dan 55 wakil menteri.[209][210] Pada tanggal 25 Oktober, ia mengadakan retret gaya militer untuk kabinetnya di Akademi Militer di Magelang.[211]

Sebagai presiden, Prabowo melakukan kunjungan luar negeri pertamanya ke Tiongkok pada 9 November 2024.[212]

Pencalonan wakil presiden

Pada 9 Mei 2008, Partai Gerindra menyatakan keinginannya untuk mencalonkan Prabowo menjadi calon presiden pada Pemilu 2009 saat mereka menyerahkan berkas pendaftaran untuk ikut Pemilu 2009 pada KPU.[107] Namun, setelah proses tawar menawar yang alot, akhirnya Prabowo bersedia menjadi calon wakil presiden Megawati Soekarnoputri. Prabowo dan Megawati menandatangani Perjanjian Batu Tulis, yang menyatakan bahwa:[108]

Pasangan ini, yang dalam bahasa sehari-hari disebut oleh media Indonesia sebagai Mega–Pro, memperoleh 27% suara dan kalah dari Susilo Bambang Yudhoyono dan pasangannya, ekonom Boediono.[109] Hasil perhitungan manual KPU yang diumumkan pada 25 Juli 2009 tidak jauh berbeda dengan hasil quick count. Megawati dan Prabowo tak hadir saat pengumuman penghitungan resmi tersebut padahal Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden mengamanatkan setiap pasangan calon untuk hadir dalam menentukan hasil resmi pemilihan presiden.[110]

Pada bulan November 2011, Prabowo Subianto mengumumkan niatnya untuk mencalonkan diri dalam Pemilihan umum Presiden 2014.[12] Survei yang diterbitkan oleh Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis)[111] dan oleh Lembaga Survei Indonesia yang diterbitkan pada tanggal 23 Februari 2012[112] memberinya keunggulan, namun para pengamat dan aktivis meragukan hasil survey tersebut.[113]

Pada bulan Maret 2012, Gerindra menunjuk Prabowo Subianto sebagai calon presiden tahun 2014.[114] Slogan partai tersebut kemudian diubah menjadi "Gerindra Menang Prabowo Presiden".[115] Prabowo Subianto mengatakan dia akan menjalankan pemerintahan yang ramah investasi jika dia menang dan Indonesia membutuhkan lebih banyak eksplorasi energi. Lebih jauh lagi, ia mengatakan bahwa ia telah melakukan kontak erat dengan serikat pekerja dan yakin bahwa meningkatnya ketidakpuasan pekerja dapat diatasi dengan anggaran nasional yang bijaksana.[116] Ia berjanji akan menggunakan efisiensi gaya militer untuk mendorong proyek-proyek infrastruktur yang tertunda secara kronis, serta menciptakan lapangan kerja di wilayah terpencil di nusantara dengan meningkatkan produktivitas pertanian.[117] Pilar lain dari platform Prabowo adalah bahwa ia sangat sekuler, dan partainya berencana melindungi hak-hak kelompok agama minoritas di negara mayoritas Muslim tersebut.[117]

Berdasarkan berbagai hitung cepat setelah Pemilu legislatif 9 April, Gerindra berada di posisi ketiga, menempatkan Prabowo Subianto sebagai salah satu dari dua calon presiden terkemuka pada pemilu yang akan diadakan pada tanggal 9 Juli, selain Gubernur Jakarta, Joko Widodo.[118] Pada hari Selasa, 20 Mei 2014, Golkar, bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Bulan Bintang (PBB), secara resmi mendukung Prabowo untuk mencalonkan diri dalam pemilihan presiden tahun 2014; koalisi mengumpulkan 48,9% suara dan 52,1 kursi di parlemen.[119] Sehari sebelumnya, Prabowo telah memilih mantan Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa sebagai pasangan wakil presidennya.[120]

Pada tanggal 22 Juli 2014, hari ketika KPU mengumumkan penghitungan resminya, Prabowo Subianto mengundurkan diri dari pencalonan setelah bersikeras untuk menang sejak penghitungan cepat pertama dirilis, meskipun mayoritas menunjukkan bahwa Jokowi unggul. Ia mengaitkan penarikan diri ini dengan “kegagalan Indonesia dalam menjalankan tugasnya terhadap demokrasi” karena “kecurangan besar-besaran yang terstruktur dan sistematis”[121] dan menyatakan bahwa ia dan Hatta "menggunakan hak konstitusional kami untuk menolak pemilihan presiden dan menyatakannya inkonstitusional".[122] Pidatonya yang disiarkan secara langsung menyiratkan bahwa ia akan menggugat hasil tersebut ke Mahkamah Konstitusi.[121] Laporan selanjutnya menunjukkan adanya kebingungan mengenai apakah Prabowo Subianto mengundurkan diri dari pemilu atau sekadar menolak penghitungan suara.[123]

Menurut Douglas Ramage dari Bower's Asia Group yang berbasis di Jakarta, ini adalah pertama kalinya sejak Era Reformasi yang dimulai pada tahun 1998, legitimasi suatu pemilu dipertanyakan; dia menyatakan bahwa Indomesia telah memasuki "wilayah yang belum dipetakan".[122] Legalitas gugatan terhadap Prabowo Subiantoro patut dipertanyakan, karena jika ia mengundurkan diri, ia tidak lagi dianggap sebagai calon presiden.[122] Jika dia bisa membuat gugatan tersebut, menurut The Jakarta Post, jarak antara keduanya sudah cukup untuk membuat gugatan tersebut menjadi sulit diproses.[124] Berdasarkan undang-undang pemilu presiden, Prabowo bisa menghadapi hukuman enam tahun penjara dan denda 100 miliar rupiah ($10 juta) jika mengundurkan diri.[121][122] Malamnya, Joko Widodo resmi diumumkan sebagai presiden dan mulai mendapat ucapan selamat dari para pemimpin dunia.[125]

Setelah pengumuman tersebut, nilai Rupiah Indonesia turun sebesar 0,3%, dan JSX Composite turun sebesar 0,9%.[123] Para pengamat membantah tuduhan kecurangan yang dilontarkan oleh Prabowo, dan berpendapat bahwa pemilu tersebut “secara umum adil dan bebas”; Maswadi Rauf dari Universitas Indonesia menyatakan bahwa "tidak ada tanda-tanda kecurangan yang signifikan", dan mundurnya Prabowo hanya mencerminkan "sikap nyata para elit, yang belum siap menerima kekalahan".[126] Pada tanggal 21 Agustus 2014, Mahkamah Konstitusi Indonesia menolak klaim kecurangan yang diajukam olehnya, dan membenarkan kekalahannya dalam pemilu.[127]

Pada 12 April 2018, Prabowo Subianto mengumumkan bahwa ia akan ikut serta dalam Pemilihan Presiden 2019 jika ia dapat memperoleh dukungan yang cukup dari partai politik lain.[128] Media di Indonesia sempat berspekulasi apakah Prabowo Subianto akan menjadi calon presiden atau "king-maker" yang memberikan dukungannya kepada calon lain.[129] Kakak laki-laki Prabowo, Hashim, pada Maret 2018 mengatakan faktor kesehatan dan logistik harus dipertimbangkan sebelum partai mengumumkan calon presiden.[130]

Pada bulan April 2018, John McBeth melaporkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan telah mengadakan serangkaian pertemuan dengan Prabowo Subianto, yang puncaknya adalah usulan pasangan gabungan Jokowi-Prabowo untuk pemilu 2019. Luhut dilaporkan kehilangan semangatnya setelah Prabowo diduga menyatakan ingin memimpin militer dan mendapatkan tujuh kursi di kabinet baru.[131] Fadli Zon membantah Luhut dan menyatakan bahwa Prabowo hanya membahas politik, dan mengeklaim bahwa mereka hanya berbicara tentang langkah ekonomi Eropa dengan tujuan untuk membatasi impor minyak sawit Indonesia. Pejabat Gerindra Andre Rosiade pun menepis laporan tersebut dan menyebutnya sebagai hoaks.[132]

Pada tanggal 10 Agustus 2018, Prabowo Subianto mendaftar di kantor KPU untuk pemilihan presiden tahun 2019 dengan Sandiaga Uno sebagai pasangannya dan dengan dukungan dari Gerindra, PKS, PAN, Partai Demokrat dan Partai Berkarya.[14] Partai Demokrat pada awalnya menginginkan agar Prabowo Subianto memilih Agus Harimurti Yudhoyono sebagai pasangannya.[133] Setelah pemilu, 'penghitungan cepat' yang dilakukan di TPS oleh lembaga-lembaga independen yang diberi wewenang oleh pemerintah menunjukkan bahwa Jokowi menang dengan selisih sekitar 10%, namun Prabowo Subianto mengeklaim kemenangan, dan bersikeras bahwa penghitungan sebenarnya yang dilakukan pihaknya menunjukkan bahwa ia memperoleh 62% suara. pemungutan suara.[134] Klaimnya yang tidak berdasar mengenai kecurangan yang meluas mendorong para pendukungnya melakukan protes di Jakarta, yang mengakibatkan kerusuhan yang menyebabkan delapan orang tewas dan 737 orang luka-luka.[135][136] Mahkamah Konstitusi pada Juni 2019 dengan suara bulat menolak permohonan banding Prabowo terhadap hasil pemilu.[137]

Pada tanggal 14 Juli 2019, Prabowo akhirnya mengakui kekalahannya kepada Jokowi dalam perjalanan kereta api di MRT Jakarta, mengucapkan selamat kepada Jokowi dan meminta maaf karena mengkritiknya selama masa kampanye. Namun, hal ini menambah kritik dari para pendukungnya yang kesal yang menyatakan bahwa Prabowo harus tetap menjadi bagian dari oposisi.[138][139] Partainya sendiri, Gerindra, akhirnya bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju milik Jokowi pada tanggal 21 Oktober 2019 dan Prabowo sendiri ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan pada tanggal 23 Oktober 2019, sehingga bergabung dengan kabinet Jokowi.[140][141]

Pada tanggal 7 Januari 2023, Prabowo Subianto kembali meluncurkan kampanye presiden ketiganya untuk Pemilihan Presiden 2024.[142] Ia mencalonkan diri sebagai presiden, bersama dengan Gibran Rakabuming Raka (putra tertua Joko Widodo, Presiden Indonesia dan rival Prabowo sebelumnya), sebagai calon wakil presidennya. Baik dia maupun Gibran mendaftar di kantor KPU pada 25 Oktober 2023 dengan dukungan Gerindra, Golkar, PAN, PBB, Partai Demokrat, Partai Gelora, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Garuda.[143] Baik dia maupun pencalonan Gibran digugat di Mahkamah Konstitusi karena persyaratan usia. Dalam kasus Prabowo, ia digugat karena usianya yang sudah lanjut (Prabowo berusia 71 tahun saat mengumumkan pencalonannya) dan telah mengumumkan pencalonannya untuk ketiga kalinya.[144] Mahkamah Agung memutuskan untuk menolak gugatan tersebut.[145]

Pada bulan November 2023, Prabowo Subianto menyerukan “penyeimbangan kembali” dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia memandang ke arah Barat; sekarang mereka harus belajar dari Timur seperti Tiongkok, India, Jepang dan Korea Selatan.[146] Prabowo menyambut baik gagasan Indonesia bergabung dengan BRICS jika hal tersebut menguntungkan perekonomian Indonesia, dengan alasan sifat BRICS sebagai blok ekonomi, bukan blok geopolitik.[147]

Pada 14 Februari 2024, dalam laporan tidak resmi, Prabowo berhasil memimpin tiga jalur suara dengan memperoleh 58% suara.[148] Hal ini berujung pada pernyataan The New York Times yang menulis bahwa demokrasi di Indonesia terancam ditinggalkan.[148] Prabowo kemudian memenangkan penghitungan cepat yang dilakukan oleh semua survei dan menyerukan persatuan sambil berjanji menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia dan akan membentuk pemerintahan yang akan dipimpin oleh “putra dan putri terbaik Indonesia”.[149] Meski begitu, ia juga berpesan kepada para pendukungnya untuk tenang namun hati-hati menunggu hasil resmi dari KPU.[149]

Pada tanggal 20 Maret 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan kemenangan Prabowo, setelah memperoleh lebih dari 96 juta suara. Prabowo dan calon wakil presidennya, Gibran Rakabuming, dilantik pada 20 Oktober 2024.[150]

Pada 22 April 2024, Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan hukum terhadap hasil pemilu presiden, sehingga KPU dapat menyatakan pasangan Prabowo-Gibran sebagai pemenang.[151][152][153]

Pada tanggal 23 Oktober 2019, Prabowo Subianto dilantik sebagai Menteri Pertahanan oleh Presiden Joko Widodo.[140] Ia dibantu oleh Wahyu Sakti Trenggono sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Menurut Jokowi, Prabowo mendapat jabatan itu karena "Memang dia punya banyak pengalaman di sana".[154] Jokowi mengklarifikasi bahwa keputusannya menunjuk Prabowo adalah untuk membangun “demokrasi yang berdasarkan gotong royong” dan mengatakan itu demi kebaikan negara,[155] sedangkan Prabowo menyatakan keinginannya untuk menjabat dan keputusannya menerima pengangkatan tersebut adalah demi menjaga persatuan bangsa.[156]

Tak lama setelah pelantikannya, Prabowo Subianto mulai menganjurkan doktrin "perang rakyat total" untuk pertahanan negara Indonesia.[157] Menyadari hal tersebut, ia membentuk Komponen Cadangan pada tanggal 7 Oktober 2021 dan menunjuk presenter TV, Deddy Corbuzier sebagai duta komponen cadangan untuk menggenjot rekrutmen.[158]

Mengingat sebagian alutsista TNI sudah tua, maka upaya untuk terus memodernisasi kemampuan militer dilakukan oleh Prabowo. Ia meyakini perencanaan jangka panjang dengan asumsi anggaran pertahanan dikunci sebesar 0,8% PDB Indonesia akan memungkinkan Indonesia membeli senjata tercanggih dan juga membangun industri pertahanan dalam negeri.[159] Rencana yang mencuat ke publik tak lama setelah tragedi tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala (402) menjadi perdebatan hangat karena angka yang diajukan mencapai Rp.1,700 triliun atau Rp.68 triliun per tahun.[160]

Kepastian anggaran pertahanan ini dimanfaatkan Prabowo untuk membeli alat utama persenjataan canggih yang belum pernah dimiliki TNI. Ia berencana untuk memperluas kemampuan produksi amunisi dalam negeri Indonesia secara besar-besaran, karena kapasitas produksi Indonesia hanya 450 juta butir amunisi per tahun, meskipun terdapat permintaan satu miliar butir amunisi setiap tahunnya.[161] Untuk Angkatan Udara Indonesia, Prabowo ingin memperkuat militer Indonesia dengan mengakuisisi pesawat tempur baru seperti General Dynamics F-16 Fighting Falcon dan Dassault Rafale dari AS dan Prancis[162] sekaligus membeli pesawat angkut baru seperti Airbus A400M Atlas dan yang lebih baru Lockheed Martin C-130J Super Hercules. Untuk Angkatan Laut Indonesia, Prabowo menandatangani kontrak untuk kombatan permukaan yang lebih baru seperti Arrowhead 140 dan FREMM[163][164] sambil menjajaki kemungkinan produksi lokal pada kapal selam kelas Scorpène di bawah PAL Indonesia.[165] Ia juga memesan 500 Pindad Maung kendaraan utilitas ringan pada tahun 2020.[166]

Ia juga memimpin upaya renegosiasi mengenai pembayaran program pesawat tempur KAI KF-21 Boramae setelah pendahulunya, Ryamizard Ryacudu menghentikan pembayaran saham Indonesia dalam program tersebut.[167] Ia kemudian menghadiri peluncuran prototipe pesawat tersebut bersama dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mewakili Indonesia.[168]

Pada tanggal 20 April 2022, bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Prabowo memperkuat industri pertahanan Indonesia dengan melakukan konsolidasi PT Len, Pindad, PAL Indonesia, Dirgantara Indonesia dan PT Dahana menjadi satu holding, Defend ID.[169]

Kebijakan luar negeri

Di 100 hari pertamanya menjabat Menhan, Prabowo mengunjungi 8 negara untuk bertemu dengan Menteri Pertahanan Malaysia, Thailand, Turki, Tiongkok , Jepang, Filipina, dan Prancis untuk memperkuat hubungan militer.[171][172]

Prabowo juga berupaya membantu BUMN pertahanan untuk mengekspor produknya ke luar negeri. Ia berhasil membantu Dirgantara Indonesia mengekspor pesawat CN-235 ke Senegal dan mengekspor pesawat NC-212i ke Thailand,[173] serta membantu PAL Indonesia mengekspor kapal perang jenis dok platform pendaratan ke Angkatan Laut Filipina.[174]

Menyusul insiden pada akhir tahun 2019 di mana kapal-kapal Tiongkok melanggar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di lepas pantai Kepulauan Natuna, Prabowo Subianto menyerukan tanggapan yang hati-hati, dengan menyebut Tiongkok sebagai "negara sahabat".[175] Dia juga memerintahkan pengerahan kapal angkatan laut tambahan di wilayah tersebut sebagai tanggapan atas insiden tersebut.[176] Terlepas dari kontroversi kelambanannya mengenai permasalahan Pulau Natuna, jajak pendapat Indo Barometer pada awal Januari menunjukkan bahwa Prabowo Subianto adalah menteri paling populer di kabinet Jokowi.[177]

Saat ditanya mengenai situasi Laut Cina Selatan dalam sesi Dialog IISS Shangri-La pada 14 Juni 2022, Prabowo menjawab Indonesia menghormati kepentingan semua negara yang terlibat di kawasan. Ia kemudian mengutip Nelson Mandela bahwa "musuhmu tidak boleh menjadi musuh kami juga".[178] Menanggapi pembentukan AUKUS dan rencana Australia untuk mengakuisisi kapal selam nuklir, Prabowo menilai aliansi tersebut dibuat atas dasar pertahanan dan berada di bawah hak kedaulatan Australia, Inggris, dan Amerika Serikat.[179]

Departemen Pertahanan AS mengatakan Menteri Lloyd Austin dan Menteri Prabowo memandang agresi Tiongkok di Laut Cina Selatan tidak konsisten dengan hukum internasional. Pernyataan tersebut kemudian dibantah oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin dan menyebutnya sebagai kebohongan, dengan mengklaim bahwa Prabowo tidak pernah mengatakan hal tersebut ketika Kedutaan Besar Tiongkok menghubungi kantor pers Kementerian Pertahanan.[180] Prabowo sendiri kemudian membantah pernyataan Amerika tersebut, dengan menyatakan tidak ada pernyataan bersama maupun konferensi pers mengenai hal tersebut dan menyatakan bahwa Indonesia berhubungan baik dengan Tiongkok, Amerika Serikat dan Rusia serta menghormati kepentingan mereka, dan menegaskan Indonesia sebagai sikap tidak selaras.[181]

Dalam debat capres ke-3 Pemilu 2024, Prabowo berargumentasi bahwa situasi di wilayah tersebut menggarisbawahi perlunya militer yang kuat. Dia menyatakan bahwa militer membutuhkan lebih banyak platform patroli dan satelit untuk mempertahankan negara dari ancaman luar.[182]

Selama kunjungan presiden Probowo ke Tiongkok pada November 2024, Indonesia dan Tiongkok menandatangani nota kesepahaman untuk "pembangunan maritim bersama" di wilayah "klaim yang tumpang tindih" kedua negara di dekat Kepulauan Natuna.[183] Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa memorandum tersebut tidak berdampak pada kedaulatan atau hak Indonesia di wilayah tersebut dan menyatakan bahwa dalam pandangan Indonesia klaim Tiongkok tidak memiliki dasar hukum.[183] Kritik terhadap memorandum tersebut yang dikutip oleh South China Morning Post berpendapat bahwa kata-kata tersebut dapat mendukung posisi Tiongkok mengenai klaim Laut Cina Selatan.[183]

Pada bulan Oktober 2020, Prabowo Subianto mengunjungi Amerika Serikat meskipun sebelumnya pernah dilarang memasuki negara tersebut, dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan setelah diundang oleh rekannya dari AS, Mark Esper dan visa dikeluarkan untuknya. Beberapa organisasi hak asasi manusia, termasuk Amnesty International, sebelumnya telah meminta pemerintahan Trump untuk membatalkan kunjungan tersebut.[184] Dari tawaran kunjungan luar negerinya yang sering dilakukan seperti ke Amerika Serikat, Prabowo berhasil meyakinkan Kongres Amerika Serikat untuk menyetujui penjualan pesawat canggih pesawat tempur supersonik F-15EX Eagle II ke Indonesia.[185]

Pada tanggal 3 Juni 2023, Prabowo Subianto mengusulkan rencana perdamaian multi-poin untuk mengakhiri invasi Rusia ke Ukraina yang sedang berlangsung di IISS Dialog Shangri-La di Singapura.[186][187] Usulannya antara lain sebagai berikut.[186]

Usulan Prabowo ditolak mentah-mentah oleh Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksii Reznikov, dengan menyatakan bahwa usulan tersebut adalah "rencana Rusia, bukan rencana Indonesia".[188] Usulan ini juga dikritik oleh kepala kebijakan luar negeri UE Josep Borrell, dengan mengatakan bahwa harus ada "perdamaian yang adil" bukan "perdamaian penyerahan".[188] Hal ini juga dikritik oleh Partai PDI-P, di mana Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa Indonesia tidak membutuhkan pemimpin yang memberikan nasehat yang menyimpang dari prinsip diplomasi yang "bebas dan aktif".[189] Namun, rencana tersebut diterima dengan baik oleh Tiongkok karena diplomat Tiongkok Cui Tiankai mengapresiasi upaya Prabowo dalam menemukan solusi perdamaian sekaligus mengkritik Barat karena salah mengelola situasi keamanan mereka sendiri.[190] Prabowo kemudian dipanggil oleh Jokowi untuk mengklarifikasi rencana perdamaian tersebut karena Indonesia secara resmi mengutuk Rusia atas invasi tersebut.[190][191] Jokowi kemudian mengklarifikasi bahwa rencana perdamaian yang diusung Prabowo “baik-baik saja” karena hanya sekedar usulan dalam dialog terbuka dan tidak secara resmi mencerminkan sikap Indonesia.[192]

Pada tanggal 2 Juni 2024, Volodymyr Zelenskyy bertemu dengan Prabowo di sela-sela Dialog IISS Shangri-La di Singapura dan mengundangnya untuk menghadiri KTT perdamaian Ukraina Juni 2024 di Jenewa, dengan harapan kehadirannya.[193] Menanggapi undangan tersebut, Prabowo mengaku belum bisa memastikan kehadirannya pada KTT bulan Juni tersebut dan ia harus berdiskusi dengan Presiden Jokowi, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto tentang sikap pemerintah Indonesia dalam menghadiri KTT tersebut.[194] Prabowo mengatakan kepada Zelenskyy bahwa "Banyak negara merasa bahwa dalam pertemuan puncak perdamaian semua elemen harus hadir, terutama Rusia".[195] Prabowo menawarkan solusi Indonesia kepada Zelenskyy yang sepertinya tidak menerima usulan gencatan senjata Indonesia dan Prabowo ingin terus mencari solusinya. Prabowo juga menawarkan jasa baik Indonesia kepada Presiden Zelenskyy dalam segala cara untuk mencari solusi perdamaian antara Rusia dan Ukraina.[196]

Pada saat Konflik Israel–Hamas pada tahun 2023, Prabowo Subianto mengungkapkan kekecewaannya terhadap Negara-negara Barat yang terkesan diam ketika melihat warga sipil dan anak-anak menjadi korban perang. Ia juga mengecam negara-negara barat karena adanya standar ganda mengenai hak asasi manusia. Ia telah menyumbangkan Rp. 5 miliar kekayaan pribadinya untuk rakyat Palestina[197] dan bergabung dengan Presiden Jokowi, Menteri Luar Negeri Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Duta Besar untuk Indonesia dari Palestina Zuhair Al-Shun untuk mengirimkan 51,5 ton bantuan yang disalurkan oleh TNI AU.[198] Ia juga telah berkomunikasi dengan Menteri Pertahanan Mesir Mohamed Ahmed Zaki untuk mengizinkan lewatnya kapal rumah sakit TNI Angkatan Laut KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat akan berlabuh di dekat El Arish, Sinai untuk menyalurkan bantuan lebih lanjut untuk Palestina.[199]

Dalam Dialog IISS Shangri-La di Singapura pada tanggal 2 Juni 2024, Prabowo menyatakan kesiapan Indonesia untuk mengirimkan pasukan ke Gaza di bawah misi penjaga perdamaian PBB jika diperlukan dan ia juga menyatakan kesiapan Indonesia untuk mengevakuasi dan merawat hingga 1000 orang. melukai warga Palestina di rumah sakit Indonesia sesegera mungkin jika situasi di lapangan memungkinkan.[200] Pernyataannya juga didukung oleh Panglima TNI Agus Subiyanto, yang menyatakan TNI dapat mengerahkan 1.394 personel untuk misi penjaga perdamaian di Gaza dan telah melakukan pendekatan Singapura dan Australia yang menyatakan minatnya untuk bergabung dengan Indonesia untuk operasi bersama.[201] Presiden Jokowi menyatakan dukungannya terhadap rencana Prabowo memberikan bantuan medis dan menginstruksikannya untuk mencari kerja sama dengan Uni Emirat Arab dalam pengoperasian rumah sakit di Gaza[202] dan terbang ke Yordania untuk menghadiri pertemuan puncak mengenai Gaza atas nama Jokowi.[203] Ide Prabowo juga mendapat dukungan dari Perdana Menteri Anwar Ibrahim, yang mengusulkan misi bersama antara Indonesia dan Malaysia.[204]

Salah satu tindakan awal Prabowo sebagai Menteri Pertahanan adalah memperluas bidang studi di Universitas Pertahanan Indonesia. Dalam arahan Prabowo, Unhan membuka program studi S1 Kedokteran Militer dan S1 Sains dan Matematika serta Ilmu Militer.[205] Ia juga membebaskan biaya kuliah bagi taruna berprestasi dan menjamin kesejahteraan mahasiswa dengan menyediakan komputer laptop dari kampus.[206] Pada tanggal 25 Maret 2022, Jokowi dan Prabowo melakukan perluasan kampus dengan membuka cabang di luar Sentul City, Jawa Barat, yaitu Ben Mboi Politeknik, di Belu, Nusa Tenggara Timur.

Prabowo juga secara pribadi menerima 22 mahasiswa Palestina untuk didaftarkan di Unhan pada 8 November 2023 dengan masa studi 5 tahun di bidang kedokteran, farmasi, dan teknik.[207] Dia memberi mereka beasiswa penuh dan berjanji untuk mendaftarkan lebih banyak mahasiswa Palestina ke universitas tersebut.[207] Menurut Prabowo, pendaftaran mereka merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk membantu Palestina dalam upayanya menjadi negara berdaulat yang diakui.[207]

Kebijakan luar negeri

Selama kunjungan presiden Prabowo ke Tiongkok pada bulan November 2024, Indonesia dan Tiongkok menandatangani nota kesepahaman untuk "pembangunan maritim bersama" di wilayah "klaim yang tumpang tindih" kedua negara di dekat Kepulauan Natuna.[183] Kementerian Luar Negeri Indonesia kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa memorandum tersebut tidak berdampak pada kedaulatan atau hak Indonesia di wilayah tersebut dan menyatakan bahwa dalam pandangan Indonesia klaim Tiongkok tidak memiliki dasar hukum.[183] Kritik terhadap memorandum tersebut yang dikutip oleh South China Morning Post berpendapat bahwa kata-kata tersebut dapat mendukung posisi Tiongkok mengenai klaim Laut Cina Selatan.[183]

Prabowo telah menjadi salah satu sosok yang sangat kontroversial dalam sejarah Indonesia sejak era Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Indonesia kedua, Soeharto. Sekitar tahun 1980-an, ia dikabarkan berusaha menculik LB Moerdani, yang dianggap berusaha melakukan kudeta terhadap Soeharto, namun usaha ini berhasil digagalkan oleh Luhut Pandjaitan. Cerita ini ditolak oleh Prabowo sendiri, yang menyebut bahwa cerita ini tidak masuk akal.[213][214] Pada tahun 1990-an, ia bersama saudaranya berusaha membungkam kritik yang menghujani pemerintah pada saat itu.[215] Ia juga memperingati sejumlah tokoh oposisi seperti Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid agar berhati-hati dalam mengkritik pemerintah.[216] Selain itu, selama rentang tahun 1995, Prabowo dituduh telah menggerakkan pasukan ilegal ke Timor Timur yang kemudian meneror para penduduk.[217][218] Sebelumnya, ia juga dituduh berperan dalam Pembantaian Kraras pada 1983.[35]

Menyusul tahun 1998, di mana konflik antara pemerintah Orde Baru dan gerakan oposisi semakin memanas, Prabowo memerintahkan agar Tim Mawar menjalankan operasi penculikan para aktivis pro-Reformasi.[219] Tercatat bahwa ada 14 orang aktivis yang menghilang selama periode ini,[220] beberapa di antaranya termasuk Widji Thukul, Herman Hendrawan, dan Petrus Bima yang diduga telah dibunuh.[221] Namun, Prabowo sendiri membantah hal ini, mengatakan bahwa ia hanya menculik 9 orang aktivis, dan telah mengembalikan para aktivis itu dalam keadaan hidup.[222] Selain sebagai dalang penculikan para aktivis, Prabowo juga diduga kuat telah mendalangi kerusuhan Mei 1998.[223][224] Namun, ia membantah hal ini, mengatakan bahwa ia hanya mengikuti perintah dan memastikan bahwa ia tidak pernah mendapat perintah untuk menyiksa orang.[225]

Pasca Kejatuhan Soeharto, BJ Habibie dilantik sebagai Presiden Indonesia ke-3. Namun, hanya sehari setelahnya, Wiranto yang merupakan Panglima ABRI melaporkan kepada Habibie bahwa terdapat konsentrasi militer yang cukup besar di kediaman presiden serta pergerakan pasukan Kostrad di Jakarta. Presiden Habibie lantas memberhentikan Prabowo sebagai Pangkostrad dan Prabowo kemudian terbang ke Yordania.[226][227] Kontroversi mengenai dirinya tetap berlanjut sepanjang karier politiknya, terutama selama pencalonannya dalam pilpres 2014, pilpres 2019, kariernya sebagai Menteri Pertahanan, dan pilpres 2024.[228][229][230]

batasan bagi presiden untuk menjadi ketua partainya sendiri[231][232] sedangkan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia Budi Gunawan menyatakan bahwa dukungan terhadap Prabowo adalah “hal yang lumrah” dalam negara demokrasi.[233]

Prabowo menikah dengan Titiek Soeharto, putri mantan Presiden Indonesia Suharto, namun pasangan tersebut berpisah tak lama setelah jatuhnya Soeharto pada tahun 1998.[234] Pada masa itu, Prabowo melihat dirinya sebagai calon penerus Soeharto dan tetap menjadi pendukung kuat rezim tersebut hingga kejatuhannya.[9]

Prabowo adalah seorang pecinta kucing dan memiliki seekor kucing bernama Bobby Kertanegara.[235] Bobby diadopsi oleh Prabowo dari jalanan setelah bertemu secara tidak sengaja, dan ia sering muncul dalam pertemuan-pertemuan yang dihadiri Prabowo di kediamannya di Kertanegara.[235] Selain seekor kucing, ia juga memiliki 18 ekor kuda di perbukitan miliknya di Pegunungan Jonggol, Bojong Koneng, Kabupaten Bogor (tenggara Sentul City), dan sering mengajak tamu untuk menunggangi salah satu kudanya, termasuk saat Jokowi dan Gibran berkunjung.[236] Ia pernah membawa kudanya untuk kampanye khususnya di Stadion Gelora Bung Karno.[237]

Biasanya Prabowo mengenakan baju berwarna khaki dengan banyak saku. Ia sendiri menyatakan menyukai setelan ini karena alasan praktis. Prabowo mulai sering memakainya saat berpasangan dengan Megawati pada Pilpres 2009.[238]

Dalam sebuah wawancara pada tahun 2018, Prabowo menyatakan bahwa dirinya adalah seorang Muslim yang menganut pandangan nasionalis.[239] Dia menambahkan bahwa dia memiliki pengetahuan yang kurang tentang Islam,[239] dan pada tanggal 7 Juni 2014, Prabowo menyatakan bahwa ia tidak bisa membaca Al-Qur'an dengan lancar.[240]

Pada 13 Mei 2017, Prabowo mengatakan dirinya tidak dilahirkan dalam keluarga yang mendalami ajaran Islam, melainkan tumbuh bersama rekan-rekannya yang tergabung dalam berbagai organisasi masyarakat Islam.[241]

Pada 13 Mei 2023, Prabowo menyatakan bangga menganut agama Islam yang dianggapnya sebagai pelopor banyak terobosan ilmu pengetahuan dan teknologi di seluruh dunia.[242] Pada tanggal 19 November, ia menyatakan bahwa ia merasa nyaman untuk menganut keyakinan Islam dari ajaran Nahdlatul Ulama (NU) karena ia yakin bahwa ajaran tersebut menganjurkan bentuk Islam yang toleran, protektif terhadap masyarakat, dan moderat.[243]

Pada 30 Juni 2024, Prabowo mengumumkan dirinya menjalani operasi pada kaki kirinya melalui akun Instagram miliknya.[244] Dalam postingannya, ia menjelaskan bahwa ia mengalami cedera kaki kiri sebanyak dua kali.[244] Dia pertama kali mengalami cedera saat berpartisipasi dalam latihan pasukan terjun payung di Jerman Barat saat dia sedang berlatih dengan GSG-9. Selain itu, ia kembali mengalami cedera kaki saat terjatuh dari tebing di zona pertempuran pada tahun 1980-an.[245] Prabowo, yang saat kecelakaan itu berusia 30 tahun, tidak mengalami masalah lebih lanjut hingga kampanyenya pada tahun 2024, ketika ia terlihat berjalan pincang dengan kaki kirinya. Hal ini mendorong pendukung saingannya untuk mengejek fisiknya.[246] Prabowo berhasil menjalani operasi pada kaki kirinya di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Nasional setelah seminggu.[247][248]

Prabowo secara otomatis dianugerahi Bintang Dekorasi kelas tertinggi di kalangan sipil dan militer setelah menjabat sebagai presiden, namun ia telah menerima beberapa penghargaan ini saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

Pada tanggal 17 Juni 2009, Prabowo dinyatakan sebagai anggota Batak Toba marga Lumban Tobing. Pemberian marga ini difasilitasi oleh Persatuan Punguan Siraja Lumban Tobing (PPSLB) dan bertempat di Balai Sidang Danau Toba, Medan.[277]

Pada tanggal 28 Desember 2011, Prabowo menerima gelar kebangsawanan adat Toraja dengan diberi gelar Taruk Langi' berarti "Tunas Emas Manusia dari Langit"[278] dari keluarga besar Tongkonan Siguntu, Rantepao, Toraja Utara. Kompleks Tongkonan Siguntu kemudian dinamai "Kampung Prabowo".[279] Penyerahan gelar adat yang diiringi upacara duka Rambu Solo disaksikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Agus Arifin Nu'mang, Panglima Kodam VII/Wirabuana, Mayjen Muhammad Nizam, Bupati Tanah Toraja, Theofilus Allorerung, Bupati Toraja Utara Frederik Batti' Sorring, serta ribuan warga setempat.[280]

Gelar Sahabat Santri Indonesia juga diterimanya dari Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Probolinggo, pada 2 Januari 2024.[281]

Pada 28 Februari 2024, Prabowo dianugerahi pangkat jenderal kehormatan bintang empat oleh Presiden Joko Widodo.[282]

Kegemaran Prabowo menulis sudah terlihat sejak SMA, saat ia menjadi editor majalah SMA The American School in London. Berikut ini adalah sejumlah buku yang ditulis oleh Prabowo:

Pranala ke artikel terkait

Menteri dan pejabat setingkat menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden:

Kenali, pantau hingga sampaikan aspirasi Anda tentang tokoh favoritmu pada kontestasi Pemilu 2024 mulai dari rekam jejak, profil, hingga berita terkini.

Profil Prabowo Subianto

Ketahui profil tokoh politik yang masuk bursa Pemilu 2024

Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto Djojohadikusumo

Prabowo Subianto adalah politikus Indonesia yang sebelumnya berkarier sebagai prajurit TNI dan pengusaha. Saat ini, dia menduduki jabatan publik sebagai Menteri Pertahanan periode 2019-2024. Sejak didirikannya pada 2008, Prabowo juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Dirinya sempat maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2009 dan calon presiden pada Pilpres 2014 serta Pilpres 2019.

Nama Lengkap: Prabowo Subianto Djojohadikusumo

Kelahiran: Jakarta, 17 Oktober 1951

Partai: Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

Liputan6.com, Jakarta - Langkah nyata Presiden Prabowo dalam memberantas habis judi online (Judol), mendapatkan apresiasi dari banyak pihak. Pemerintah dibawah kepemimpinan Prabowo dinilai tegas bahkan all out dalam upaya menghilangkan judi online.

Pakar Hukum Siber Universitas Indonesia, Intan Pratama mengatakan bahwa langkah pemerintah yang transparan mengungkap praktik judi online di lingkungan internal pemerintahan patut diapresiasi.

"Transparansi ini penting agar publik memahami komitmen pemerintah dalam menindak tegas pelanggaran hukum,” kata Intan.

Menurutnya, penangkapan sejumlah pegawai ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membersihkan institusi dari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan aturan.

"Pemerintah perlu terus memperkuat sanksi hukum agar dapat menjadi peringatan yang jelas bagi seluruh aparatur negara, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan bebas dari kegiatan illegal,” tambahnya.

Senada dengan Intan Pratama, Direktur Eksekutif Lembaga Konsumen Digital Indonesia (LKDI) Abdu Kholik, M.Si juga memberikan apresiasi terhadap dukunganan penuh Presiden Prabowo dalam memberantas Judol.

"Gerak cepat dan ketegasan Pemerintahan Prabowo terbukti dalam penangkapan belasan pegawai Kementerian Komdigi yang terlibat dalam kasus perlindungan terhadap ribuan situs judi online,” tuturnya.

Untuk diketahui, dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Presiden Prabowo Subianto menegaskan agar tidak ada kongkalikong atau perlindungan terhadap pelaku judi online.

Hal tersebut dikatakan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid.

"Sebagai bentuk komitmen tersebut, Menkomdigi akan membentuk Tim Kerja Penanganan Judi Online bersama dengan ekosistem penyelenggara sistem elektronik dan media. Tim ini merupakan bentuk optimalisasi pemblokiran konten negative,” tutur Menkomdigi Meutya.

Dirinya menambahkan, penanganan konten judi online merupakan salah satu program jangka pendek Kementerian Komunikasi dan Digital (Kementerian Komdigi).

Presiden Subianto, lanjut Meutya, menekankan bahwa masyarakat kecil sering menjadi korban sehingga negara perlu memberikan perhatian khusus.

"Beliau menekankan kerja sama lintas kementerian dan lembaga untuk memberantas masalah ini secara tuntas,” tegasnya.

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik jajaran kabinetnya pada Senin (21/10/2024), sehari usai dilantik. Sejumlah nama lama di era presiden Joko Widodo kembali mendapat kepercayaan. Zulkifli Hasan jadi Menko Pangan, Pratikno jadi Menko Pembangunan ...

Hercules dan mediaaku.comMEDIAAKU.COM - Belakangan ini nama Rosario de Marshall alias Hercules menjadi trending topik di sejumlah media nasional. Hampir setiap hari ada saja berita mengenai Hercules, yang ditantang duel oleh sejumlah jawara. Disisi lain, Hercules punya masa lalu dengan Prabowo Subianto (Capres Nomor Urut 2). Hercules menyebut berhutang nyawa ke Prabowo, saat Prabowo berpangkat Kapten Kopassus yang bertugas di Timor-Timur (Sekarang negara Timor Leste). "Hanya Prabowo satu-satunya yang bisa menyerang saya tanpa saya mengangkat tangan untuk membalasnya," kenang Hercules seperti dilansir dari kompas.com. Hercules saat Prabowo bertugas di Timor Timur, dipakai untuk membantu TNI mengangkut logistik tentara. Satu saat helikopter yang ditumpangi Hercules jatuh, yang mengakibatkan tangan kanannya rusak parah. Sehingga waktu itu Ia harus mendapat perawatan di RSPAD Jakarta. Dan Hercules harus rela kehilangan tangan kanannya untuk diamputasi. Saat masih menjalani perawatan di RPAD, Hercules kabur. Dari situlah Hercules terjebak dalam lembah hitam di Ibukota. Pria asal Timor Leste itu membangun dinasti premannya akhir 1980-an dan sempat berjaya dipasar tekstil Tanah Abang terbesar se Asia Tenggara itu hingga 1996. Akhir masa jayanya ditandai dengan perebutan kekuasaan oleh kelompok jago Betawi yang dipimpin Muhammad Yusuf Muhi alias Ucu Kambing. Hercules menyebut tanah abang sebagai daerah tak bertuan, dimana kerap terjadi pembacokan dan perkelahian antar preman. Dalam tawuran antar kelompok, Hercules sering memimpin langsung. Ia bahkan dikenal sebagai preman yang tak bisa mati karena selalu berhasil lolos dari maut. Hercules pernah dibacok 16 kali hingga menjalani perwatan ICU, tetapi nyawanya tetap bisa diselamatkan. Dalam suatu perkelahian, sebuah peluru menembus matanya, namun hal tersebut tak juga membuat nyawanya itu tamat. Kini sejak 2006 Hercules sudah tobat dan menapaki bisnis dibidang perkapalan dan perikanan. "Manusia hidup hanya sementara, sekarang saya sadar dan bertobat masuk dunia bisnis," kata Hercules, yang juga sebagai tenaga ahli Pasar Jaya. Ayah tiga anak itu kini membuat ormas dengan nama Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB). Dengan harapan ormas ini dapat membantu masyarakat yang terkena musibah. Hercules & Mediaaku.com (Penulis) Jurnalis mediaaku.com (penulis) sebetulnya punya cerita sama Mantan Penguasa Tanah Abang dan Jakarta Kota ini. Penulis waktu itu bekerja sebagai Reporter Liputan 6 SCTV 1998 di Ibukota. Saat pecah kerusuhan 14-15 Mei 1998 di Jakarta, penulis mendapat tugas dari Redaktur untuk menemui dan mewawancarai Hercules. Keraguanpun melanda diri penulis waktu itu. Maklum Hercules adalah preman yang ditakuti disaat itu. Ditambah untuk mencari dimana keberadaan Hercules, penulis pun tidak tahu dimana alamat tempat tinggalnya. Dengan bermodalkan keyakinan dan iman, akhirnya menerima tugas itu. Maka penulis bersama Priambudi sang juru kamera SCTV langsung tancap gas menggunakan mobil liputan mencari mewawancarai Hercules. Ditengah jalan penulis menelfon beberapa teman Preman asal Manado untuk menanyakan mengenai alamat Hercules. Dari info yang didapat, penulis pun mengarah ke jalan Hayam Wuruk Jakarta Kota. Gang demi gang menanyakan ke warga yang tinggal di seputaran jalan Hayam Wuruk. Akhirnya mendapat juga alamatnya di satu gang pertokoan. Secara tak sengaja penulis disapa seorang bapak (sepertinya seorang intelejen berpakaian preman). Mau menemui Hercules ya ? Kata bapak itu, penulis menjawab Iya Pak. Kami pun diantar dan bapak itu menunjuk kearah satu gang. Dengan perasaan gugup kami pun masuk dimarkasnya Hercules. Baru beberapa langkah masuk di gang terdengar suara keras dari arah kurang lebih 20 meter. Cari siapa ? Kami pun merapat. Mencari Hercules pak? Dari mana? Dari Liputan 6 SCTV? Jawab kami. Sebentar! Jawab anak buah Hercules, yang waktu itu sekitar 5 hingga 7 orang. Hercules pun muncul dengan suara lantang, Siapa yang cari saya ? tanya Hercules. Kami pak, dari Liputan 6 SCTV. Ada apa? Tanya Hercules. Kami pun menyampaikan maksud wawancara dan isi wawancara. Akhirnya video sekitar 5 menit hasil wawancara Hercules menjadi Headline program Liputan 6 Petang waktu itu. Sebelum menayangkan, penulis menelfon Hercules, untuk menyaksikan tayangan Liputan 6 Petang Pukul 18.00 WIB, untuk menyaksikan hasil petikan video wawancaranya. Hercules pun menyampaikan terimakasih kepada manajemen Liputan 6 atas penayangan hasil wawancara kami dengannya. Dan sejak saat itu (Pasca Kerusuhan Mei 1998) penulis tidak pernah menjumpai Hercules. Secara tak terduga penulis berpapasan dengan Hercules pada 14 Februari 2024 di Istora Senayan, dengan maksud yang sama yakni ingin menyaksikan Pidato Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Gibran Rakabuming Raka atas kemenangan quick count pada pilpres Pemilu 2024. Penulis menghampiri beliau dan berkata, "Bang saya adalah Reporter TV yang pernah mewawancarai Abang disaat kerusuhan 13-14 Mei 1998," kataku. Hercules pun mengangguk dan menyapa, "Iya iya saya ingat. Apa kbr ? Baik jawab saya, sampai ketemu ya," katanya ditengah kerumunan orang banyak. Dan selesai pidato Prabowo dan Gibran, Hercules pun pamit dan berlalu. Itulah kisah penulis dan Hercules, bertemu kembali setelah 26 tahun berlalu. (harris vandersloot)

At the end of August, nationwide protests rocked Indonesia, with demonstrators in Jakarta trying to break down the gates of parliament. The spark was a plan by lawmakers to circumvent Constitutional Court rulings about Indonesia’s regional elections in November that would disadvantage the political alliance of current President Joko Widodo, known as Jokowi, and Defense Minister Prabowo Subianto, who will succeed him on Oct. 20.

Faced with the angry protests, the lawmakers backed down in a rare defeat for the partnership that now dominates Indonesian politics. With remarkable chutzpah, both Jokowi and Prabowo quickly distanced themselves from the bills proposed by their supporters in parliament.

“Today we saw an extraordinary democratic process,” Hasan Nasbi, the head of communications for Jokowi, said on Aug. 22, the day that protesters attempted to storm parliament, adding that the scenario was just an example of “our greatness as a nation.” Prabowo took the opportunity to denounce unnamed politicians with an “endless thirst for power” who “seek to pursue interests other than those of the people.”

This year, facing a term limit, Jokowi tacitly backed Prabowo’s presidential bid in Indonesia’s February election. Some state institutions have seemed to help Prabowo, who has pledged to continue Jokowi’s legacy. Their powerful alliance has pushed Indonesia’s democratic system to its limits—but the protests show that opposition remains, even if under threat. The Constitutional Court rulings still stand in their way as regional elections approach, and Prabowo may face similar pushback when he takes office.

The surprise rulings by the Constitutional Court will reshape the regional elections in November. The first decision lowered the nomination threshold for candidates. Until now, regional candidates needed backing from political parties that collectively represent at least 20 percent of seats in regional legislatures or 25 percent of all voters. With eight major parties aligned behind Prabowo and Jokowi, there was clear coordination to back single candidates in key governors’ races, which would have let them run unopposed.

Candidates critical of the government faced a lockout. But the ruling should now enable candidates to run from Jokowi’s former party, the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P)—which increasingly opposes the president since he backed Prabowo.

The Constitutional Court also struck down a May Supreme Court ruling that found that regional candidates needed to meet minimum age requirements only at the time of their inauguration, not when they register their candidacies—as was previous practice. Critics found the Supreme Court’s decision suspect, not least because the only candidate affected in the regional elections was Jokowi’s youngest son, Kaesang Pangarep, who was preparing to run for deputy governor of Central Java.

Last year, another Constitutional Court ruling allowed Jokowi’s eldest son, Gibran Rakabuming Raka, to run as Prabowo’s vice president despite not meeting the age limit of 40. The case was presided over by then-Chief Justice Anwar Usman—who happens to be Jokowi’s brother-in-law; he was later forced to step down for ethics violations in presiding over the case.

Faced with this double blow, pro-government parties formed their plan to circumvent the rulings in parliament. On Aug. 21, key legislators met with Minister of Law and Human Rights Supratman Andi Agtas, a member of Prabowo’s party. They emerged with a proposal to revise the regional election law’s provisions on candidate eligibility and nominations.

But while public reaction to previous controversies—such as the ruling that allowed Gibran to run—was muted, there was swift popular outcry this time around. “At the time of the Constitutional Court’s Gibran decision, the people were perhaps not yet aware what was occurring behind the scenes and the meddling of President Joko Widodo,” said Agung Pradita, a student who helped lead the protests. “The people are now becoming aware that the state of democracy in Indonesia today is not good.”

On Aug. 22, protesters launched major demonstrations in more than a dozen Indonesian cities. As usual, students and workers’ groups took the lead among the crowds, but many experienced activists said that the protests attracted more people not usually inclined toward activism. They credited much of this to social media, where influencers and others with popular accounts promoted protests with an image designed to look like a disaster warning.

Many protesters focused on Jokowi, accusing him of plotting to build a political dynasty and drawing comparisons to the nepotism of the military dictator Suharto, who led Indonesia as president for 30 years. Other activists took up broader themes: “The reason I fought hard to safeguard the Constitutional Court decisions is because, in my opinion, if we lost that decision, we’ve lost our democracy and we’ve lost our rule of law,” Titi Anggraini, a constitutional lawyer, said.

Thomas Lembong, a former trade minister under Jokowi who is now a critic, was one of the few prominent political figures to publicly side with the protesters, giving a speech at a demonstration in Jakarta. “Democratic values … are deeply embedded in our society some 26 years after our transition to democracy, and what we’re witnessing is our people reacting strongly to efforts by certain political elites to dismantle the institutions of democracy,” Lembong told Foreign Policy.

The upcoming regional elections now look more competitive, with some caveats. Few races look set to have just a single candidate, although a number of races include only candidates supported by parties within Prabowo’s coalition. Still, limits on Prabowo’s ability to corral parties that nominally support him may serve as a check on his power. The PDI-P is the one party currently providing opposition to Prabowo and Jokowi, but its plans to back former governor of Jakarta and presidential candidate Anies Baswedan to run in either Jakarta or West Java foundered.

Lembong said he is hopeful that the Prabowo-led government might reverse course from Jokowi once it takes office next month. “With a fresh electoral mandate, and inheriting all the levers of power as the continuation of the ruling coalition, the incoming Prabowo administration has every opportunity to rehabilitate our democratic institutions,” he said.

However, if the executive has chipped away at limits on its power under Jokowi, there are reasons to believe that this trend could continue under Prabowo. The onetime son-in-law of Suharto, Prabowo was implicated in the kidnapping and disappearance of democracy activists in 1998; he has previously expressed dissatisfaction with how democracy functions in Indonesia and suggested that regional elections should be abolished.

“For a long time, there’s been the Indonesian struggle for democracy,” said Kevin O’Rourke, founder of the political risk consultancy Reformasi Information Services. “Now it seems more the Indonesian toggle for democracy: toggle off one day, toggle on the next.”

The Constitutional Court is already under pressure. Anwar, the former chief justice, is pursuing a court case to be reinstated to the role. Pro-government lawmakers have proposed bills that would weaken the court, in part by changing term limits for judges that would remove some of the judges who voted against the Gibran ruling last year.

The military, a mainstay of the political system under Suharto, may also stage a modest comeback when Prabowo takes office. Senior politicians expected to serve in Prabowo’s government have privately indicated that he is keen to see the military play a role. Political analysts have expressed alarm over proposed legal changes that would help the military expand its influence in politics. The revisions to laws governing the military would allow active-duty officers to serve in a wider range of bureaucratic posts, and the military has also started lobbying to regain its right to engage in business activities.

Meanwhile, the potential for active political opposition in Indonesia has narrowed. Prabowo has recently suggested that such opposition was a Western cultural import and that Indonesia should cultivate a consensual political culture. He has already secured the support of seven of the eight parties that will sit in the next parliament. Leaders who don’t fall in line face being forced out. Airlangga Hartarto, the head of Golkar, Indonesia’s second-largest party in parliament, suddenly resigned on Aug. 11 without a clear explanation. He was reluctant to accept plans for all parties backing Prabowo to throw their weight behind the same candidates in regional races.

The new head of Golkar, Minister of Energy and Mineral Resources Bahlil Lahadalia, is seen as a close ally of Jokowi. In his speech accepting party leadership, he emphasized that Golkar would support the Prabowo government, adding cryptically: “We have to do better, because we’ll be doomed by this ‘Javanese king’ if we play around. I’m telling you, don’t try to play around with this thing. It’s terrifying.” Politicians and analysts interpreted the comment as a reference to Jokowi.

The only party that seems to be in the opposition now is the PDI-P, Jokowi’s former home; it pushed back against the proposed plans to disregard the Constitutional Court rulings and has at times raised the alarm about democratic erosion. However, Prabowo has signaled interest in working with the PDI-P, and while party leader Megawati Sukarnoputri may feel betrayed by Jokowi, she has worked with Prabowo in the past. (He was her running mate for the presidency in 2009.) Sukarnoputri’s daughter and heir apparent, parliamentary speaker Puan Maharani, has seemed particularly open to taking a cooperative approach.

How long Prabowo’s current cozy arrangement will work for him remains unclear. The political gossip in Jakarta today often revolves around when Jokowi and Prabowo’s relationship will break down. Until then, the room for opposition within the political system will likely remain limited—but if the opposition cannot find an outlet within established structures, it will continue to express itself outside the system as it did last month.

Kehidupan awal dan keluarga

Ayah Prabowo, Sumitro Djojohadikusumo (1917–2001), berasal dari Gombong, Kabupaten Karanganyar (Sekarang wilayah Kebumen). Ia adalah seorang ekonom yang menjabat sebagai mantan Menteri Perekonomian pada masa Presiden Soekarno dan menteri Riset dan Teknologi pada Soeharto.[25] Sumitro menamai Prabowo dengan nama adik laki-lakinya sendiri yang terbunuh dalam insiden melawan Pasukan Jepang di Lengkong, Tangerang selama Revolusi Nasional Indonesia.[26] Ibunda Prabowo, Dora Marie Sigar (1919–2008), adalah seorang Kristen Protestan Minahasa, yang berasal dari keluarga Sigar-Maengkom di Langowan, Sulawesi Utara.[27] Mereka menikah di Utrecht, Belanda.[28]

Prabowo Subianto memiliki dua kakak perempuan, Bianti Djiwandono yang lahir pada tahun 1946, dan Maryani Djojohadikusumo yang lahir pada tahun 1948.[28] Adik laki-laki satu-satunya, Hashim Djojohadikusumo, lahir pada tahun 1953.[28] Kakak sulung Prabowo, Bianti, menikah dengan Sudrajad Djiwandono, Gubernur Bank Indonesia periode 1993 hingga 1998, sedangkan adiknya, Maryani, menikah dengan pengusaha ekspatriat asal Prancis, Didier Lemaistre yang meninggal pada 2018.[28] Adik laki-laki Prabowo, Hashim, adalah salah satu pengusaha terkaya di Indonesia dengan aset tersebar di seluruh dunia mulai dari Indonesia hingga Eropa dan Amerika Utara. Karena pengasingan politik ayahnya akibat perbedaan pendapat dengan Sukarno pada tahun 1960-an, mereka hidup dalam pengasingan terutama di negara-negara seperti Swiss, Singapura, Thailand, Malaysia dan Inggris, sehingga Prabowo dan saudara-saudaranya memiliki latar belakang kosmopolitan.[29] Selama masa sekolah menengahnya, ia belajar di Victoria Institution di Kuala Lumpur, Malaysia.[30] Antara tahun 1966 dan 1968, keluarga tersebut tinggal di London, tempat Prabowo bersekolah dan lulus dari American School.[31] Sumitro kemudian mendorong putranya untuk masuk akademi militer. Salah satu panutan Prabowo adalah Mustafa Kemal Atatürk, dan menurut rekan-rekan dan pengamat, Prabowo berbakat, memiliki hasrat untuk melakukan siasat, dan memiliki hasrat untuk kekuasaan politik.[26]

Sumitro sendiri berasal dari kalangan elite. Ayahnya, Margono Djojohadikusumo, adalah pendiri bank negara pertama Bank Negara Indonesia (BNI), pemimpin pertama Dewan Pertimbangan Agung (DPA) sementara, dan anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) yang menyusun langkah-langkah kemerdekaan Indonesia.[32]

Berdasarkan silsilah ayah dan kakeknya, Prabowo merupakan generasi ketiga dari keluarga yang menduduki jabatan tinggi di Indonesia sejak didirikan pada tahun 1945.

Prabowo dan Titiek memiliki seorang putra, Didit Hediprasetyo, yang tinggal di Boston sebelum menetap di Paris untuk mengejar karir di bidang desain fesyen. Meskipun putranya kurang tertarik pada politik, Prabowo Subianto adalah paman dari politisi Gerindra Budi Djiwandono, Aryo Djojohadikusumo dan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo yang bersama-sama akan meneruskan garis keturunan politik Djojohadikusumo.[33]

Peran dalam kejatuhan Soeharto

Kurang dari tiga bulan setelah pengangkatannya sebagai Panglima Kostrad, pada hari pertama kerusuhan Mei 1998, Prabowo Subianto mendesak Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Jenderal Wiranto, untuk mengizinkan dia membawa unit Cadangan Strategisnya dari luar Jakarta ke kota untuk membantu memulihkan ketertiban.[44] Ratusan orang yang dilatih oleh Kopassus (mantan komando Prabowo) diterbangkan dari Dili ke Yogyakarta dengan pesawat carteran, dan kemudian ke Jakarta dengan kereta api.[45] Prabowo Subianto secara terbuka mendesak masyarakat Indonesia untuk bergabung dengannya melawan “pengkhianat bangsa”.[46] Pada pagi hari tanggal 14 Mei, pasukan Kopassus mengawal preman muda dari Lampung di Sumatera bagian selatan menuju ibu kota.[47] Oleh karena itu, Prabowo Subianto dituduh menggunakan para kenalannya di komando sebelumnya untuk mengimpor dan menciptakan masalah, sementara Wiranto menolak memberikan izin kepada komando Prabowo saat ini, Kostrad, untuk memadamkan masalah yang ada, sejalan dengan taktik klasik Jawa untuk menimbulkan kekacauan guna menyaingi dan/atau merebut kekuasaan.[45]

Pasukan di bawah komando Prabowo menculik dan menyiksa setidaknya sembilan aktivis demokrasi pada bulan-bulan sebelum kerusuhan Mei 1998 di Indonesia.[48] Dalam salah satu kesaksian Andi Arief, seorang mantan tahanan, ia bercerita tentang penyiksaan selama berhari-hari di sebuah lokasi yang tidak diketahui letaknya, diduga sebuah kamp militer yang sebagian besar waktunya dihabiskan dengan mata tertutup, dan dipaksa untuk menjawab pertanyaan berulang-ulang, terutama mengenai aktivitas politik mereka. Penganiayaan tersebut termasuk dipukul, diteror secara fisik dan mental, serta disetrum.[49] Meskipun begitu, pada tahun 2009, dua dari sembilan orang tersebut menjadi kandidat Gerindra, partai politik yang mendukung Prabowo, dan seorang lagi menjabat sebagai penasihat medianya.[50] Pada tahun 2024, enam dari sembilan orang yang diculik (termasuk Arief) bekerja untuk Prabowo dan mendukungnya untuk menjadi presiden.[51] Prabowo Subianto juga dicurigai mengorganisir penculikan 13 orang aktivis lainnya (semuanya masih "hilang") antara Februari 1997 dan Mei 1998.[52]

Investigasi yang dilakukan selanjutnya terhadap kerusuhan bulan Mei mengungkapkan bahwa kekerasan di Jakarta adalah hasil pergulatan internal elit militer untuk menjadi penerus Suharto.[53] Banyak yang percaya bahwa Prabowo Subianto, sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), berusaha menjadi penerus mertuanya dan mendambakan posisi Panglima Angkatan Bersenjata yang dijabat oleh Jenderal Wiranto, yang diunggulkan untuk menggantikan Soeharto. Bersama Panglima Komando Operasi Jakarta Raya (Pangkoops Jaya) Mayjen Sjafrie Sjamsoeddin, Prabowo Subianto bertujuan untuk meneror penentang pemerintah dan menunjukkan bahwa Wiranto adalah "seorang komandan yang tidak kompeten dan tidak dapat mengendalikan kekacauan".[54][55] Selama bulan Agustus dan September, tim pencari fakta mewawancarai Prabowo Subianto, Sjafrie, dan komandan militer lainnya mengenai pergerakan mereka selama kerusuhan Jakarta. Prabowo Subianto menegaskan bahwa dia tidak yakin dengan persisnya pergerakan pasukan militer di ibu kota dan menyerahkan hal tersebut kepada Sjafrie.[56] Dalam laporan akhirnya, tim pencari fakta menduga bahwa, pada malam tanggal 14 Mei, Prabowo Subianto bertemu dengan beberapa tokoh TNI dan tokoh sipil di Markas Kostrad untuk membahas pengorganisasian kekerasan.[57] Namun hal ini kemudian dibantah oleh beberapa orang yang hadir dalam pertemuan tersebut, termasuk pengacara hak asasi manusia terkemuka Adnan Buyung Nasution dan anggota Tim Gabungan Pencari Fakta, Bambang Widjojanto.[58] Kesaksian selanjutnya dari Prabowo Subianto[59] pada tahun-tahun setelah penyelidikan bertentangan dengan laporan tim dan menimbulkan skeptisisme terhadap tuduhan tim.[60]

Pedagang pasar (APPSI)

Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional Indonesia (APPSI) adalah organisasi nirlaba yang melakukan advokasi untuk kesejahteraan pedagang di pasar tradisional Indonesia. Prabowo terpilih menjadi presiden APPSI pada tahun 2008.[94] Sebagai ketua umum, Prabowo kerap meminta pemerintah membatasi hipermarket dengan mengatur jarak agar tidak merugikan pedagang kecil. “Selama ini pedagang pasar tradisional selalu diabaikan, sehingga ketika pasar modern didirikan, pemilik modal pedagang pasar tersebut harus rela dibubarkan karena dibongkar,” kata Prabowo.[95]

Pencak silat adalah salah satu seni bela diri tradisional Indonesia. Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia (IPSI) mengawasi regulasi olahraga di Indonesia, membina atlet, dan menyelenggarakan turnamen. Prabowo terpilih sebagai presiden IPSI pada tahun 2004 dan terpilih kembali pada tahun 2012 untuk masa jabatan ketiga berturut-turut.[96]

Pada SEA Games 2011 di Jakarta, olahraga pencak silat berhasil menjadi juara umum dengan menjuarai 9 dari 18 nomor yang dipertandingkan.[97] Kepemimpinan Prabowo sangat mengesankan di Asian Games 2018, dimana pencak silat berhasil menyumbang 14 dari 31 medali emas yang diraih kontingen Indonesia. Prabowo Subianto juga merupakan Presiden Federasi Pencak Silat Internasional (IPSF).[98]

Prabowo dikenal gemar mengirimkan talenta-talenta Indonesia ke luar negeri dan juga menawarkan jabatan tinggi kepada mereka yang sudah lulus. Salah satu contohnya adalah Sudaryono, sekretarisnya, alumnus SMA Taruna Nusantara yang berangkat ke Jepang untuk belajar atas biaya Kementerian Pertahanan, namun ditolak saat melamar bergabung dengan Angkatan Laut Indonesia. Ia mengajak Sudaryono untuk bergabung dan mendapatkan posisi penting di lingkaran dalam. Selain itu, ia juga berhasil membujuk Dirgayuza yang hampir memulai karirnya di Australia untuk bergabung dengan Gerindra.[99]

Layanan Advokasi Indonesia untuk Keadilan dan Perdamaian (Padma) wilayah Nusa Tenggara Timur menilai Prabowo berperan besar dalam bebasnya Wilfrida Soik dari hukuman mati di Pengadilan Kota Bahru, Kelantan, Malaysia.[100] Prabowo menunjuk pengacara Malaysia Tan Sri Mohammad Syafei untuk membela Wilfrida Soik. Wilfrida merupakan TKI asal Nusa Tenggara Timur yang dikirim secara ilegal. Wilfrida dijatuhi hukuman mati karena membunuh majikannya, Yeap Seok Pen, pada 7 Desember 2010.[101]

Menggunakan koneksinya dengan Presiden Soeharto, Prabowo Subianto dan saudaranya berupaya membungkam kritik jurnalistik dan politik pada tahun 1990an. Hashim tidak berhasil menekan Goenawan Mohamad untuk menjual majalah Tempo miliknya yang dikenal blak-blakan. Prabowo pernah mengundang tokoh agama, Abdurrahman Wahid, ke markas batalionnya pada tahun 1992 dan memperingatkan dia untuk tetap berpegang pada agama dan menjauhi politik, atau Abdurrahman Wahid akan menghadapi tindakan yang tidak diinginkan jika dia terus menerus menentang presiden. Ia kemudian memperingatkan intelektual Nurcholish Madjid (Cak Nur) untuk mengundurkan diri dari KIPP, unit pemantau pemilu yang dibentuk oleh Goenawan Mohamad. Tindakannya dikecam oleh Panglima ABRI, Feisal Tanjung sebagai tindakan yang "jelas inkonstitusional".[104]

Program lumbung pangan

Pada tahun 2020, Prabowo ditunjuk oleh Jokowi untuk menjadi ujung tombak program lumbung pangan nasional (food estate). Alasan Jokowi menunjuk Prabowo adalah karena sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo juga berperan penting dalam menjalankan proyek-proyek strategis seperti lumbung pangan. [170] Meskipun Prabowo terpilih sebagai pemimpin proyek, ia menekankan bahwa Kementerian Pertahanan hanya akan memainkan peran pendukung dalam proyek lumbung pangan, sementara Kementerian Pertanian akan memainkan peran utama, yang menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor adalah kunci keberhasilan proyek ini. Hal ini mencerminkan sinergi antara sektor pertanian dan pertahanan dalam upaya mencapai keberlanjutan dan ketahanan pangan nasional.[170]